Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67Keywords:
Indikator, Lemahnya, Penegakan Hukum, IndonesiaAbstract
Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
Downloads
References
Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural. Ensiklopedia of Journal, 2(2)
Damai, J. P. R. K. (2018). Lemahnya Penegakan Hukum Dan Solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Di Indonesia Weak Law Enforcement And Solutions To Toward Better Law Enforcement In Indonesia. Jurnal De Facto, 5(1).
Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. Lex Scientia Law Review, 3(1), 15-29.
HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 1(1), 57-68.
I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). The Implementation Of Punishment From The Perspective On Human Rights. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 679-686
I Made Purana, & I Made Sanjaya. (2023). National Entities And National Mentality Urgency In The Face Of Globalization. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 199-210.
I Wayan Eka Santika, & Delvita Putri Lero. (2023). Strengthening The Values Of Tri Kaya Parisudha In Shaping The Profile Of Pancasila Students. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 588-593.
Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP), 6(4), 3144-3151.
Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). DEMOCRATIC EDUCATION BASED ON ICT IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 649-655
Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (pp. 148-157).
Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26-36.
Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali (pp. 981-990).
Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual.
Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(1), 23-34.
Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 47-51.
Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(3), 552-561.
Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 7-13.
Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. JOCER: Journal of Civic Education Research, 2(1), 22-27.
Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 I Gede Sujana, I Wayan Kandia
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
