Efisiensi atau Oligarki? Analisis Wacana Prabowo Mengenai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
DOI:
https://doi.org/10.60153/jocer.v3i2.130Keywords:
Demokrasi, Efisiensi, OligarkiAbstract
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi atau oligraki? Analisis wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen atau studi literature, observasi teks wacana dan pengumpulan data onlie atau media sosial. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Prabowo menekankan efisiensi biaya, stabilitas politik, percepatan proses, dan pengurangan politik uang sebagai pertimbangan utama. Namun, mekanisme ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki, menurunkan akuntabilitas pemerintah, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi lokal. Studi kasus internasional dan sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa pemilihan tidak langsung memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik, berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah pada DPRD, dan membatasi representasi aspirasi publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan administratif, dampak jangka panjang terhadap partisipasi publik dan kualitas demokrasi memerlukan pertimbangan serius. Solusi alternatif menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan tetap mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk menjaga integritas demokrasi.
Downloads
References
Arafat, M. Y., Mia, M. S., Imran, M. I. H., & Islam, M. R. (2025). REFLECTIONS FROM UPRISING: THE ROLE OF YOUTH AND SOCIAL MEDIA IN POLITICAL MOVEMENTS IN NEPAL AND INDONESIA. International Journal of Education and Social Science Studies, 1(3), 191-199.
Amiruddin, A. (2017). Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan.
Aprilianti, D. D. , M. M. , & H. H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, 21–33.
Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka.
Aspinall, Edward., & Sukmajati, Mada. (2015). Politik uang di Indonesia : patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM.
Çelik, H., Şahin, İ., Öztürk, A., & Aydın, E. (2025). THE DYNAMICS OF SOCIAL AND POLITICAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION IN TURKEY. International Journal of Education and Social Science Studies, 1(3), 159-164.
Farhani. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407-8778 (Vol. 5). http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Fitriyah. (2020). “Partai Politik. Rekruitmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” Jurnal Ilmu Politik, 1–17
Hardjaloka, L. (2015). STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA (Study of Dynamics Process in the Local Election for Regional Leaders in Indonesia and the Comparison Study of Election Mechanism for Regional Leaders in Other Countries) (Vol. 4, Issue 1).
Intan, R., & Hasibuan, H. (2022). Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan). JIMHUM, 2, 205–216.
Jubaidi, D. (2023). Pengaruh Politik terhadap Hukum: Interaksi antara Keputusan Politik dan Keadilan Hukum. . Lex Aeterna Law Journa, 1(3), 159–175.
Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2024). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial.
Mantolongi, M. I. (2025). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung. Jurnal Mahasiswa Humanis, 20–31.
Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. Jurnal Antikorupsi, 5(1), 55–74.
Rahmanto, T. Y. (2015). PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG YANG BERDAMPAK PADA PERILAKU MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BERPOLITIK WARGA NEGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. Hak Asasi Manusia, 6(1).
Rani, N. P. (2016). PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PERUBAHAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD).
Saleha, A. M. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. Datuk Sulaiman Law Review , 4(2), 47–60.
Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 4(2).
Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. In Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan (Vol. 1, No. 1, pp. 74-85).
Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26-36.
Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 47-51.
Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA’S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. International Journal of Education and Social Science Studies, 1(2), 93-102.
Solihah, R. (2016b). POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA Transactional Politics in Local Concurrent Election and Implications for Local Government in Indonesia (Vol. 2, Issue 1).
Telaumbanua, D. , L. M. Y. , L. R. D. , & W. S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 115–122.
Rani, N. P. (2016). PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PERUBAHAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD).
Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 3(2), 66-74.
Sujana, I. G., Ngara, S. D., Taek, A., Bulu, M. A., & Kalli, Y. (2025). DEMOCRATIC CONSOLIDATION OR LEGITIMACY CRISIS? THE DYNAMICS OF INDONESIA’S POLITICAL SYSTEM AFTER THE AUGUST 2025 RIOTS. International Journal of Education and Social Science Studies, 1(3), 177-183.
Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. Widya Accarya, 14(1), 66-72.
Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan. Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343
Wawan, S. , Y. D. D. , & C. G. (2017). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. Dinamika Sosial Budaya, 300–310.
Yusri, Y. , & M. J. I. (2023). Dampak Negara dikendalikan Partai Politik dan Oligarki. Liaison Academia and Sosiety, 3(2), 78–84.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Gaten Pambudi, Shella Disti Ayu Agustina, Muhamad Ichsan Nur Rizqon
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
