Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.51Keywords:
Korupsi, Kesadaran, Pajak, Warga NegaraAbstract
Pajak merupakan pendapatan negara yang paling utama. Pajak menjadi salah satu iuran wajib masyarakat atas kegiatan perekonomian yang dilakukannya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah pajak dilakukan dengan segala cara supaya wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tanpa merasa dipaksa. Upaya pemerintah ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Upaya tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fenomena akhir-akhir ini, dimana korupsi marak terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah menjadi permasalahan mendasar bahkan telah mengakar sedemikian dalam sehingga sulit untuk diberantas. Hal ini terlihat semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak. Faktor berikutnya adalah pandangan negatif wajib pajak atas perilaku korupsi petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Faktor maraknya kasus korupsi tersebut pada gilirannya melahirkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya dapat menimbulkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar dan melaporkan pajak.
Downloads
References
Alelxander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 11-15.
Arifin, Z., & Irsan, I. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia. Lex Librum, 5(2), 887-896.
Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 6(3), 01-01.
Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 10(1), 106-122.
Handayani, R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Motivasi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Masyarakat Di Wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Jurnal Indonesia Membangun, 16(2), 1-16.
Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi pajak bagi pembangunan nasional. Supremasi hukum, 17(01), 43-54.
Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 1-6
Khairunnisa, P., & Sitabuana, T. H. (2022). Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(7), 1179-1194.
Rahman, A., & Purba, C. O. (2021, July). Tax Corruption and Tax Mafia. In 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020) (pp. 55-58). Atlantis Press.
Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax non-compliance and perceptions of corruption: Policy implications for developing countries. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(1), 25-60.
Rudyanto, A., Utama, S., Martani, D., & Adhariani, D. (2022). Tax aggressiveness and sustainable welfare: the roles of corruption and tax allocation inefficiency. Social Responsibility Journal, 18(3), 619-635.
Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, 5(2).
Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 47-51.
Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. Journal of Sustainable Development Science, 5(1), 25-32.
Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1), 26-36.
Santika, I. G. N. N. (2020b). Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Menghadapi Persoalan Covid-19: Sebuah Kajian Literatur. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(2), 127-137.
Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 4(2).
Sari, D. P. (2020). Persepsi wajib pajak terhadap citra perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus korupsi pajak. Persepsi wajib pajak terhadap citra perpajakan Indonesia setelah fenomena kasus korupsi pajak, 27(1), 15-28.
Semadi, A. A. G. P. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1), 14-19.
Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3).
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 161-178.
Tambun, S., & Septriani, M. (2018). DAMPAK PERSEPSI KORUPSI PAJAK DAN KONFLIK WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIMODERASI OLEH SOSIALISASI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK. Media Akuntansi Perpajakan, 3(2), 40-50.
Tjen, C., & Evans, C. (2017). Causes and consequences of corruption in tax administration: An Indonesian case study. eJTR, 15, 243.
Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN KORUPSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PATRIOTISME SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA UMKM DI KABUPATEN BANTUL). Journal of Innovation Research and Knowledge, 1(11), 1439-1448
Widagdo, C. D., Putra, S. D., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Tindak Pidana Perpajakan Dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Dan Pemanfaatan Pungutan Pajak Di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 4032-4045.
Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(1), 1-5
Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 I Gusti Ngurah Santika, Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
